Jambi - Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-65, berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Jambi berkumpul dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bertema “Mewujudkan Reforma Agraria dalam Penertiban Kawasan Hutan” yang digelar di Aula Ratu Duo Hotel, Kota Jambi, Selasa (23/9).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wadir Intelkam Polda Jambi, AKBP S. Bagus Santoso, S.I.K., M.H. yang menegaskan pentingnya peran petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan sekaligus pilar pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan bahwa FGD ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, informasi, serta persoalan yang dihadapi, khususnya dalam konflik agraria.
Hadir sebagai narasumber, Kabid Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Bambang Yulisman; GM PT Agrinas Palma Nusantara Brigjen TNI (Purn) Suwondo; Penata Pertanahan Muda Kanwil BPN Provinsi Jambi Dewi Sartika; serta Penyidik Kejati Jambi Fahrurozi. Diskusi dipandu oleh Indria Mayesti selaku moderator.
Asisten II Setda Provinsi Jambi, Johansyah, dalam arahannya menegaskan bahwa Reforma Agraria merupakan amanah konstitusi yang harus diwujudkan dengan keseimbangan antara pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Erpan, M.E., menekankan komitmen DPRD untuk menampung aspirasi petani dan membuka ruang rapat dengar pendapat terkait konflik agraria yang masih terjadi.
FGD ini diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Serikat Tani Indonesia (SPI), KPA, Walhi, STN Jambi, hingga perwakilan masyarakat dari Tebo, Muaro Jambi, dan Bukit Bakar. Suasana diskusi berlangsung dinamis dengan banyaknya aspirasi masyarakat, termasuk terkait konflik dengan perusahaan serta kebijakan penertiban kawasan hutan.
Sejumlah poin penting menjadi kesimpulan, antara lain:
Perlunya transparansi dalam kerja sama antara PT Agrinas dan masyarakat,
Pendataan ulang dan tindak lanjut hasil temuan di lapangan,
Usulan pembentukan forum integrasi masyarakat–pemerintah–stakeholder,
Komitmen tindak lanjut melalui mekanisme resmi seperti rapat dengar pendapat di DPRD.
FGD yang berlangsung hingga siang hari ini ditutup dengan foto bersama seluruh peserta. Secara umum, kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif, sekaligus menjadi langkah awal menuju solusi agraria yang adil, transparan, serta berkelanjutan di Provinsi Jambi.