Sarolangun - Ikatan wartawan Sarolangun (iws) rabu 4/08 pagi mengadakan audiensi bersama dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) kabupaten Sarolangun, kedatangan wartawan yang tergabung dalam Ikatan wartawan Sarolangun meminta kejelasan selama perkembangan desa.
Desa diketahui setiap tahunya banyak dikucurkan dana pusat, provinsi maupun daerah yang terealisasi dalam dana desa (DD) yang bersumber dari dana APBN , kucuran anggaran dana provinsi Jambi ,serta kucuran dana bersumber dari APBD kabupaten Sarolangun, yang dikemas dalam kegiatan unggulan Bupati Sarolangun yakni percepatan pembangunan desa dan kelurahan (P2DK) setiap tahunya hampir satu milyar masuk ke kas desa untuk pembangunan dan ekonomi masyarakat, sayangnya belum secara maksimal dirasakan masyarakat desa, melainkan dugaan banyak menyimpang yang dilakukan kades maupun aparat desa.
Dalam Audiensi bersama ikatan Wartawan Sarolangun bersama dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Sarolangun, Iws masih menoreh harapan dana yang besar dikucurkan dapat membantu ekonomi dan pembangunan desa yang baik, namun realisasi dilapangan masih banyak ditemukan realisasi anggaran tersebut belum semaksimal peruntukannya, dalam tuntutan Iws terdapat 9 poin tuntutan dan meminta kejelasan dinas pmd Sarolangun.
" Kita tidak menjatuhkan, kita ingin pembangunan desa dengan dana besar dikucurkan setiap tahunnya dapat diawasi dengan baik, sehingga pembangunan desa sesuai dengan harapan bersama" jelas asmara selaku koordinator audiensi bersama iws dan PMD Sarolangun.
Selain itu As Budi juru bicara ikatan wartawan Sarolangun menyoroti hasil surat pertanggung jawaban (Spj) laporan hasil kegiatan yang dinilai bukan dikerjakan pihak desa, melainkan dikerjakan oknum, sehingga sering ditemukan dalam pemeriksaan BPK RI dan inspektorat terdapat temuan pada administrasi yang tidak sesuai dengan realitas pekerjaan. "Kita menduga realisasi SPJ tidak dikerjakan desa melainkan ada oknum yang mengerjakan, sehingga tidak jarang realisasi tidak sesuai dengan Spj " tanya Budi .
Sementara Mulyadi kadis PMD Sarolangun mengakui masih ada ditemukan Spj yang tidak sesuai dengan realitas dilapangan, namun ini ada di ranahnya opd inspektorat, karena pemeriksaan terhadap temuan didesa bukan menjadi tupoksi pmd, pmd hanya sebatas pendampingan dan pembinaan. Selain itu diakui Mulyadi pernah menemukan salah satu honor pmd menjadi eksekutor pembuat Spj didesa dan Mulyadi mengambil sikap tegas dengan memberhentikannya ditahun 2020 silam.
" Kita akui pernah memberhentikan pegawai honornya yang bermain dengan Spj tersebut,tapi telah kita berhentikan, namun diluar dinas kita kita tidak bisa berbuat banyak" jelas Mulyadi.(Sr Dian)