Jambi - Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) mengadakan Visiting Lecture dan Sosialisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan mendatangkan Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., AK yang merupakan anggota pengawas BPKH sekaligus Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan Senin (25/11/2019) juga dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Hj. Fadilla, Mpd. dan juga Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Subhan, Mag.

Dr. Muhammad Akhyar Adnan menyampaikan dalam pemaparannya bahwa BPKH merupakan Lembaga baru yang dipercaya untuk mengelola keuangan haji yang belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum.

"Kita ingin masyarakat tau yang pertama suapaya Masyarakat tahu tentang BPKH yang diberi amanah oleh Undang-undang untuk mengelola dana haji yang cukup besar, yang ke dua supaya masyarakat tau bahwa dana haji ada dinamika bahwa ongkos haji yang mereka bayar itu kurang tapi disubsidi oleh BPKH," jelasnya.

Beliau mengatakan bahwa selama ini masyarakat tidak tau mereka hanya bisa komplain, "maka dari itu kami menjelaskan bahwa mereka mendapatkan subsidi kan fasilitas makin lama makin naik, kan dalam 10 tahun terakhir ini BPIH itu gak naik, jikalau kedepannya naik semestinya masyarakat bisa memahami karena fakta itu tidak bisa ditolak" tambahnya.

Subsidi dari BPKH mencapi angka 100% seperti yg disampaikan oleh Dr. M Akhyar Adnan pada saat diwawancarai wartawan, " kalo dihitung sekarang subsidi yang diberikan BPKH 100%, 35 mereka bayar 70 ongkos total kan dua kali lipat" pungkasnya.

Jadi yang perlu masyarakat dan semua pihak ketahui bahwa BPKH mengelola dana secara transparan dan aktif diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan BPK. 

"Ini berbeda dengab Kemenag itu katakanlah belum terproposional, kita terbuka sekarang agar masyarakat tau," ungkap Akhyar. 

BPKH sendiri sangat terbuka dan transparan badan ini siap menerima kritik dari masyarakat atau dari pihak manapun.

BPHK sendiri akan membuka yang namanya Work Breakdown Structure atau WBS yang dimaksudkan agar proses perencanaan memiliki tingkat yang lebih baik.

Sosialisasi ini sudah di laksanakan di berbagai daerah di Indonesia, Kota jambi baru kali pertama dilakukan nya sosialisasi BPKH ini seperti yang dijelaskan "ini kali pertama dilakukan sosialisasi di kota jambi, Jambi termasuk daerah terakhir dari sosialisasi yang kami adakan," tutur Akhyar.

Beliau mengatakan bahwa pihak BPKH siap datang memberikan sosialisasi jika diundang disediakan tempat serta audien tanpa harus mengeluarkan dana untuk pihak BPKH. (chn)